Kritik yang Membangun

Seringkali kita diminta untuk memberikan kritik yang membangun. Namun, yang lebih sering terjadi adalah kita memberikan kritik tanpa disertai ide untuk membangun atau memberikan solusi. Pada kasus pertama, memberikan kritik, semua orang bisa melakukannya. Sementara pada kasus kedua, yaitu memberikan ide untuk membangun atau memberikan solusi untuk satu persoalan, barangkali tidak semua orang bisa atau enggan melakukannya.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara memberikan kritik yang membangun tersebut? 

Saat ini banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik. Sebut saja perkara pilkada, izin Freeport, taksi/ojek daring dan angkot konvensional. Semua persoalan ini bisa menjadi ajang untuk memberikan kritik. Misalnya kritik terhadap salah satu calon dalam pilkada, kritik terhadap Freeport, kritik terhadap taksi/ojek daring dan sebagainya.

Nah, apakah kita sebagai masyarakat biasa yang barangkali tidak akrab dengan isu pemilihan umum, pertambangan, dan transportasi bisa memberikan kritik? Apakah jika kita bisa mengkritik, maka kritik tersebut akan berpotensi untuk menambah konflik? Atau, apakah kritik yang kita sampaikan mengandung satu ide atau solusi?

Saya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang sudah disebutkan tersebut. Oleh karena itu, cenderung diam saja dan sekadar membaca perkembangan peristiwa yang terjadi. Di tengah berbagai berita bohong, pesanan, dan pelintiran, maka ikut bersuara kadang bukanlah pilihan yang bijak.

Sekadar contoh kecil dalam kasus pemilihan kepala daerah. Satu waktu Anda atau saya memihak salah satu pasangan calon. Kemudian, di waktu yang lain pasangan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Anda percayai, maka apakah tindakan tersebut menghilangkan dukungan Anda? Ataukah Anda tetap bersetia mendukungnya dan pura-pura tidak melihat perbuatan tersebut?

Di tengah dinamika berbagai hal yang terjadi begitu cepat, maka saya kira berdiam diri dan menunggu adalah tindakan yang bijak untuk dilakukan. Kendati seperti tindakan yang pasif, namun saya kira itu lebih baik daripada turut menyiram minyak ke dalam kobaran api.

Nah, sekarang kembali ke persoalan kritik yang membangun. Maafkan selingan yang tidak disengaja soal pilkada di atas.

Saya kira ada satu teknik dalam dunia pendidikan yang bisa diaplikasikan untuk menyusun satu kritik yang membangun. Teknik tersebut dinamakan role play. Teknik ini dilakukan biasanya untuk menjelaskan satu teori agar peserta didik bisa mengalami/mendalami/merasakan teori itu.

Sebagai gambaran, katakanlah kita mengambil kasus Freeport. Dalam persoalan ini, maka pengajar bisa meminta murid-murid untuk melakukan role play. Di sini, murid mencoba memerankan berbagai pihak yang terlibat dalam perkaran Freeport.

Teknisnya, pertama-tama perlu diidentifikasi terlebih dahulu siapa saja pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Sekadar ilustrasi, kita bisa menyebutkan pihak-pihak tersebut adalah PT Freeport, pemerintah, pekerja di Freeport, dan masyarakat adat di lokasi pertambangan.

Setelah semua pihak yang terlibat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah memberikan peran masing-masing pihak tersebut kepada murid-murid. Kongkritnya, ada satu murid yang menjadi PT Freeport, satu orang menjadi pihak pemerintah, satu murid mewakili pekerja, dan satu murid lagi menjadi masyarakat di lokasi pertambangan.

Setelah setiap murid menerima perannya, maka diskusi perlu dilakukan di antara mereka. Setiap pihak tentu memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, berdasarkan kepentingan inilah, maka diskusi dijalankan.

Agar lebih jelas, maka barangkali ilustrasi berikut bisa membantu. Seseorang yang mewakili Freeport tentu menginginkan keberlanjutan usaha penambangan untuk memperoleh keuntungan dari usaha tambang yang dilakukan. Di sisi lain, masyarakat tentu menginginkan kesejahteraan mereka meningkat dari usaha tambang dan kerusakan lingkungan di wilayah mereka diperbaiki. Sementara itu, pekerja tambang tentu mengharapkan perusahaan tetap buka agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Kemudian pemerintah hadir menengahi semua kepentingan ini.

Apabila semua pihak sudah dipetakan, setelah itu setiap kepentingan sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi kepentingan. Kepentingan siapa yang harus didahulukan, kepentingan mana yang bisa dikalahkan atau dikesampingkan, serta berbagai isu lainnya perlu dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Pemerintah pun bisa berperan untuk misalnya memberikan atau menolak izin pertambangan. Tak hanya itu, barangkali pemerintah bisa menentukan mekanisme tertentu yang bermanfaat untuk semua pihak.

Nah, dengan melakukan teknik role play tersebut, maka semua pihak terwakili kepentingannya. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi serta solusi yang mungkin dilakukan. Di sini bisa terjadi dinamika yang semoga menguntungkan semua pihak.

Sedikit modifikasi barangkali juga bisa dilakukan, yaitu dengan memutar peran. Sebagai contoh, seorang murid yang tadinya berperan sebagai pemerintah kini menjadi pihak Freeport. Sementara itu, seorang murid yang semula berperan sebagai perwakilan Freeport kini mengambil posisi sebagai utusan masyarakat.

Bertukar peran tersebut memberikan keuntungan. Pertama, setiap siswa merasakan kesulitan yang dialami dan peluang yang mungkin bisa diambil untuk memecahkan persoalan. Kedua, bermain peran memberikan keuntungan karena semua pihak menjadi paham permasalahan secara utuh. Ketiga, bertukar peran di antara murid memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan berbagai keuntungan tersebut di atas, maka setelah permasalahan dipahami secara utuh dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, diharapkan akan muncul satu solusi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak.

Sayangnya, kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan sekadar bermain peran di dalam kelas. Dalam melakukan role play, banyak simplifikasi atau penyederhanaan persoalan yang seringkali sulit ditemui pada kondisi sebenarnya di lapangan.

Contoh kasus pertambangan tersebut di atas adalah sekadar ilustrasi. Sementara persoalan yang dihadapi masyarakat masih banyak. Sekadar contoh, apakah role play bisa dilakukan untuk kasus ojek daring dan pilkada? Apakah role play yang dilakukan akan membuahkan satu kritik yang membangun atau solusi? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab bila kita mencoba untuk melakukan role play.

Atau appakah Anda punya ide lain untuk melakukan kritik yang membangun?


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *